Artikel

Empat Opsi Skema Freeport Pasca-2021

DIMUAT DI MAJALAH GATRA 24 FEBRUARI 2017

 Demi melanggengkan operasi tambang PT Freeport Indonesia (PTFI), Pemerintah menerbitkan PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat PP No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan. PP ini selanjutnya dioperasionalisasi oleh dua Peraturan Menteri ESDM, yaitu Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 dan Permen No. 6 Tahun 2017. Khusus yang terkait dengan PTFI, kedua Permen ESDM ini mengatur mengenai ketentuan: (1) PTFI dapat mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); dan (2) perubahan KK menjadi IUPK tersebut membuat PTFI dapat mengekspor konsentrat tanpa harus dimurnikan di dalam negeri.

Kedua substansi hukum dalam regulasi di atas jelas dalam rangka mengamankan kepentingan PTFI. Padahal, secara yuridis normatif, PP No. 1 Tahun 2017 dan kedua Permen ESDM ini ‘memakar’ UUD 1945 dan UU Minerba. Bentuk makar ini, yaitu, Pertama, Pasal 103 dan Pasal 170 UU Minerba melarang segala bentuk ekspor mineral mentah (ore/konsentrat) ke luar negeri pasca 2014. Hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VII/2014. Kedua, Perubahan KK menjadi IUPK tidak dapat dilakukan karena dalam UU Minerba diatur bahwa untuk mendapatkan IUPK harus memenuhi dua syarat umum, yaitu syarat kewilayahan dan syarat keadministrasian.

Syarat kewilayahan terkait mengenai ketentuan bahwa untuk mendapatkan IUPK maka prosesnya harus dimulai dari adanya penetapan suatu wilayah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) berdasarkan persetujuan DPR RI, lalu WPN diubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), lalu WUPK menjadi beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yang selanjutnya ditawarkan ke BUMN. Apabila BUMN tidak berminat, kemudian WIUPK dilelang kepada swasta untuk diberikan IUPK.

Selanjutnya, syarat keadministrasian, yaitu untuk mendapat IUPK maka PTFI harus memenuhi syarat teknis, lingkungan, finansial, dan administrasi. Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap secara formil dan memenuhi syarat materiil, PTFI baru mendapatkan IUPK. PTFI tidak dapat sekonyong-konyong mengubah KK-nya menjadi IUPK tanpa memenuhi kedua persyaratan tersebut.

Read more...

Regulasi Simsalabim Untuk PT Freeport

DIMUAT DI MAJALAH TEMPO MARET 2017

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017, dan  Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2017 mengenai pengusahaan mineral, menjadi persoalan hukum baru dalam karut marut penyelenggaraan sektor mineral Indonesia. Karut marut kebijakan pengusahaan mineral ini disebabkan adanya ketidak-konsistenan Pemerintah dan pelaku usaha pertambangan atas implementasi UU Minerba. UU Minerba sengaja dibuat gagal bekerja oleh peraturan-peraturan pelaksanaannya. Khusus untuk PT Freeport Indonesia (PT FI), peraturan di bawah UU Minerba, dibuat slalu untuk mengamankan PT FI, perkara ada perusahaan lain yang menikmati, ini perkara durian runtuh akibat akrobat hukum Pemerintah untuk PT FI.

Substansi yang disimpangi dalam peraturan di bawah UU Minerba ini yaitu, antara lain: (1) diberikannya izin ekspor atas mineral yang belum diolah dan dimurnikan di dalam negeri selama lima tahun ke depan; dan (2) perubahan Kontrak Kerya (KK) mejadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Read more...

Menalar Sudirman Said Terkait Freeport

Entah apa yang dipikirkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, atas rencana kebijakan pengusahaan pertambangan mineral oeh PT Freeport di Indonesia. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) nomor 61/SJI/2015 tanggal 9 Oktober 2015 dengan judul “PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia Menyepakati Kelanjutan Operasi Komplek Pertambangan Grasberg Pasca 2012” dalam siaran pers tersebut disampaikan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi PTFI. 

Read more...

Indonesia Darurat Energi: Sebuah Kajian Politik Hukum

Energi memiliki peranan yang sangat vital dan strategis dalam pencapaian ¬¬tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan ekonomi suatu negara sangat terpengaruh oleh ketersediaan energi. Bangsa yang maju dan sejahtera dapat diindikasikan dengan adanya penggunaan energi perkapita yang besar. Penggunaan energi yang besar akan terkait pula dengan ketersediaan energi yang besar pula. Dapat dibayangkan bila ketersediaan energi di suatu negara sedikit padahal kebutuhan besar maka akan terjadi kondisi kekurangan energi/krisis energi dan darurat energi. Akibatanya, suplai energi yang handal, baik untuk keperluan masyarakat dan industri akan terganggu.

Read more...

Hak Diskresi Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi saksi dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta pada 25 Juli 2016 atas terdakwa Ariesman, Presiden Direktur Agung Podomoro Land, yang didakwa atas pemberian uang Rp 2 miliar kepada mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Dalam kesaksiannya, setidaknya terdapat dua poin besar yang disampaikan Ahok di PN Tipikor yaitu: (1) bahwa pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta didasari oleh Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Pengembangan Pantai Utara Jakarta; dan (2) Ahok melakukan diskresi untuk menentukan angka kontribusi tambahan sebesar 15% kepada para pengembang dalam pengerjaan proyek reklamasi.

Read more...

Gaduh Status Kewarganegaraan Menteri ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar (AT) dipastikan mengantongi paspor Amerika Serikat (AS) yang otomatis berstatus kewarganegaraan AS. Demikian yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Senin, 15 Agustus 2016. Kepastian status kewearganegaraan ini menjadikan kegaduhan baru yang terjadi setelah ditetapkannya AT sebagai Menteri ESDM. Kegaduhan pertama yaitu terkait diberikan izin ekspor konsentrat mineral kepada PT Freeport yang sesungguhnya pemberian izin ini bertentangan dengan Pasal 170 UU Minerba yang melarang ekspor mineral yang belum diolah dan/atau dimurnikan di dalam negeri. Kedua, isu kewarganegaraan asing Menteri AT.

Read more...
Subscribe to this RSS feed