PT Freeport Indonesia dan Kompleksitas Permasalahannya
Image Credits: republika.co.id

PT Freeport Indonesia dan Kompleksitas Permasalahannya

A. SEJARAH PENAMBANGAN PT FREEPORT DI INDONESIA

Sejarah panjang PT Freeport (PTFI) di Indonesia dan adanya potensi tambang di Papua, sesungguhnya dimulai sejak tahun 1936, Jean Jacques Dozy menemukan cadangan Ertsberg atau disebut gunung bijih, lalu data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Setelah sekian lama bertemulah seorang Jan Van Gruisen – Managing Director perusahaan Oost Maatchappij, yang mengeksploitasi batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengggara dengan kawan lamanya Forbes Wilson, seorang kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang operasi utamanya ketika itu adalah menambang belerang di bawah dasar laut. Kemudian Van Gruisen berhasil meyakinkan Wilson untuk mendanai ekspedisi ke gunung bijih serta mengambil contoh bebatuan dan menganalisanya serta melakukan penilaian.

Pada awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembanguan ekonomi. Namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967).

Pimpinan tertinggi Freeport pada masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Dia bertemu Julius Tahija yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jendral Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah Kontrak Karya Pertama Freeport (KK-I). Kontrak karya tersebut merupakan bahan promosi yang dibawa Julius Tahija untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri dan misi pertamanya adalah mempromosikan Kebijakan Penanaman Modal Asing ke Australia.

Sebelum 1967 wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970 pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi Kota Timika.

Pada tahun 1971 Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan, kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa Tahun 1972, Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama Tembagapura. Pada tahun 1973 Freeport menunjuk kepala perwakilannya untuk Indonesia sekaligus sebagai presiden direktur pertama Freeport Indonesia. Adalah Ali Budiarjo, yang mempunyai latar belakang pernah menjabat Sekretaris Pertahanan dan Direktur Pembangunan Nasional pada tahun 1950-an, suami dari Miriam Budiarjo yang juga berperan dalam beberapa perundingan kemerdekaan Indonesia, sebagai sekretaris delegasi Perundingan Linggarjati dan anggota delegasi dalam perjanjian Renville.

PT Freeport Dalam Lintasan Sejarah

  1. 1936 – Jacques Dozy menemukan cadangan ‘Ertsberg’.
  2. 1960 – Ekspedisi Forbes Wilson untuk menemukan kembali ‘Ertsberg’.
  3. 1967 – Kontrak Karya I (Freeport Indonesia Inc.) berlaku selama 30 tahun sejak mulai beroperasi tahun 1973. KK I berlaku 1967-1997.
  4. 1988 – Freeport menemukan cadangan Grasberg. Investasi yang besar dan risiko tinggi, sehingga memerlukan jaminan investasi jangka panjang.
  5. 1991 – Kontrak Karya II (PT Freeport Indonesia) berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021. Seharusnya berkahir 1997. (1967-1997)

B. Berbagai Permasalahan PTFI

1. Legalitas KK 1967

Legalitas KK 1967 ini terkait dengan keberadaan Papua (Irian Barat) menjadi bagian wilayah NKRI mash menjadi persoalan hukum dan politik. Berdasarkan analisis sejarah bahwa, berikut ringkasan sejarah mengenai Irian Barat/Papua:

  1. 17 Agutus 1945 Indonesia menyatakan diri kemerdekaannya.
  2. 1949 KMB, Belanda mengakui seluruh NKRI kecuali Irian Barat (Belanda akan mengembalikan 1 tahun sejak KMB).
  3. 1950 Kabinet Natsir memulai diplomasi, gagal
  4. 1952 Belanda memasukkan Irian Barat menjadi wilayah kerajaan Belanda.
  5. Kabinet Ali Sastroamidjojo (1953-1955) membawa Irian Barat ke PBB, gagal.
  6. Pada Kabinet Burhanudin (1955), Belanda menanggapi masalah Irian Barat dan mengusulkan penempatan Irian Barat ke Uni Indonesia-Belanda.
  7. Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor lima negara peserta sepakat mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia.
  8. Dalam KAA 1955 para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Pada tanggal 3 Mei 1956 Indonesia melakukan pembatalan hasil-hasil KMB dan pada tanggal 17 Agustus 1956 membentuk Provinsi Irian Barat yang berkedudukan di Saosiu dan menunjuk Sultan Tidore, Zaenal Abidin Syah sebagai gubernurnya.
  10. Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno daIam pidatonya di Jogjakarta menyampaikan suatu komando dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). 
  11. Pada tanggal 19 Agustus 1962 telah tercapai persetujuan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat di markas besar PBB di kota New York, pokok kesepakatan antara lain (1) segara diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera); dan (2) selambat-lambatnya 1 Mei 1963 Rl secara resmi harus menerima pemerintahan  Irian  Barat.
  12. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Makasar (Ujung Pandang) dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
  13. Terbit UU No. 1 Tahun 1967, UU No. 11 tahun 1967, dan KK Freeport Indonesia Inc.
  14. Pepera pada tanggal 4 Juli 1969 dan berakhir pada tanggal Agustus 1969.
  15. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera. Sejak 19 November 1969, Papua Barat resmi menjadi bagian NKRI.
  16. 1967-1991 KK Generasi I (1973 operasi produksi)
  17. 1991 KK Generasi II (seharusnya berakhir 1997) sampai dengan 2021.

Berdasarkan deskripsi sejarah tersebut maka Papua Barat (Irian Jaya/Papua) diakui secara resmi oleh PBB pada tahun 1969 setelah diadakan Pepera dengan demikian KK 1967 yang didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan tidak berlaku. Legalitas KK Generasi I ini tentunya menjadi persoalan hukum yang dapat diartikan bahwa keberadaan PT Freeport untuk eksplorasi tambang di Papua sejak 1967 merupakan bentuk pelanggaran hukum.

2. Divestasi Saham

Dalam KK (Contract of Work) PT Freeport, Article 24: 

(1). In  the  conduct of its activities under the Agreement,  the      Company  shall,  consistent with its rights and  obligations elsewhere   under   this  Agreement,  give   preference   to Indonesian consumers’ requirements for its Products and  the Company and its Affiliates and subcontractors shall in  good faith   and  to  the  fullest  practicable  extent   utilize Indonesian  manpower,  services and raw  materials  produced from   Indonesian  sources  and  products  manufactured   in Indonesia  to  the  extent such services  and  products  are available  on  a  competitive time, cost and quality  basis, provided  that  in  comparing prices of  goods  produced  or manufactured  in  Indonesia to the price of  imported  goods there shall be added a premium (not in excess of twelve  and a  half percent) and other expenses (excluding VAT) incurred up to the time the imported goods are landed in Indonesia.

(2). From  time to time during the periods herein specified,  the   Company will offer for sale or cause to be offered for  sale shares of the capital stock of the Company in furtherance of the policy of Indonesia to encourage ownership in Indonesian companies by Indonesian Nationals, in the manner provided in this  paragraph  2  of  Article 24.  For  purposes  of  this paragraph  2  of Article 24, the term "Indonesian  National" means  an  Indonesian  citizen, an Indonesian  legal  entity controlled by Indonesian citizens, or the Government of  the Republic of Indonesia.

(3). As soon as practicable after the date of the signing of his  Agreement, but in any event commencing  no  later than  the fifth anniversary of the date of the  signing of  this  Agreement and concluding no  later  than  the tenth  anniversary of the date of the signing  of  this Agreement,  the Company will offer for sale  in  public offerings on the Jakarta Stock Exchange or otherwise to Indonesian  Nationals, to the extent requested  by  the Government  to  meet the requirements of then  existing laws  and  regulations and to the extent the  financial market  conditions in Indonesia at the time permit  the shares to be sold in an orderly market at a fair price,   sufficient shares to equal, after giving effect of such sale,  directly  or indirectly, 10% of the  outstanding issued share capital of the Company.

a. During  the  first  twelve-month period  following  the tenth  anniversary of the date of the signing  of  this Agreement,  and in each twelve-month period  thereafter           for  a  total  of  ten  such  periods,  to  the  extent requested by the Government to meet the requirements of then  existing  Indonesian law and to  the  extent  the financial  market conditions in Indonesia at  the  time permit the shares to be sold in an orderly market at  a fair  price, the Company will offer for sale in  public offerings  on the Jakarta Stock Exchange, or  otherwise to  Indonesian Nationals, sufficient shares  to  equal, after   giving  effect  to  such  sales,  directly   or   indirectly,  2.5%  of  the  outstanding  issued   share    capital  of  the  Company,  until  such  time  as   the aggregate  number  of  shares  sold  pursuant  to  this paragraph  2 of this Article 24 shall be sufficient  to equal,  directly or indirectly, after giving effect  to all such sales and any shares now or hereafter owned by the  Government,  45% of the outstanding  issued  share capital of the Company; provided that at least  20%  of such  outstanding issued share capital shall have  been sold  on  the  Jakarta  Stock Exchange,  and  provided, further,  that  if  at  least 20% of  such  outstanding issued  share  capital is not so sold  on  the  Jakarta Stock  Exchange, the Company shall be required to  sell or  cause to be sold in public offerings on the Jakarta Stock  Exchange, or otherwise to Indonesian  Nationals, sufficient shares to equal a total of 51% of the issued share  capital  of  the  Company  not  later  than  the twentieth  anniversary of the date of  the  signing  of this   Agreement,  to  the  extent  requested  by   the Government  to  meet the requirements of then  existing laws  and  regulations and to the extent the  financial market  conditions in Indonesia at the time permit  the shares to be sold in an orderly market at a fair price.

b. The Government and the Company agree that any sales  of shares  in excess of those required to be made  in  any perio shall reduce the number of shares required to be offered  in the next succeeding period or periods,  and that  any  shares required to be offered in one  period but  not sold during such period shall be added to  the number  of  shares  so offered for  sale  in  the  next succeeding period or periods. 

c. If  after  the signing of this Agreement then effective laws  and regulations or Government policies or actions impose  less  burdensome divestiture requirements  than set  forth  herein,  such  less burdensome  divestiture requirements shall be applicable to the parties to thisAgreement

d. The shares to be  sold will be either  newly  issued   shares or shares held by foreign shareholders. 

e. The proceeds from sales pursuant to this paragraph will  not be subject to tax in the hands of the Company or to its  shareholders,  provided such shareholders  do  not have a permanent establishment in Indonesia.

f. Sales  pursuant  to  this paragraph shall  satisfy  all           requirements  of  Indonesian law with  respect  to  the  required  sale  of stock interests in  the  Company  to Indonesian Nationals.

(4). The  Company  shall  continue to seek to include  Indonesian      citizens  among  the members of its Board  of  Commissioners (Dewan  Komisaris). To this end at least  one  seat  on  the Board  of Commissioners will continuously be occupied by  an Indonesian  citizen who shall be designated by  the  Company with the approval of the Government.

Selengkapnya mengenai tahapan penawaran saham ini adalah sebagai berikut: 

  1. Tanggal 30 Desember 2001 s.d. 30 Desember 2002 adalah periode pertama, sehingga pada akhir tahun 2002 telah tercapai divestasi saham 2,5%.
  2. Tanggal 30 Desember 2002 s.d. 30 Desember 2003 adalah periode kedua, sehingga pada akhir tahun 2003 telah tercapai divestasi saham 5%.
  3. Tanggal 30 Desember 2003 s.d. 30 Desember 2004 adalah periode ketiga, sehingga pada akhir tahun 2004 telah tercapai divestasi saham 7,5%.
  4. Tanggal 30 Desember 2004 s.d. 30 Desember 2005 adalah periode keempat, sehingga pada akhir tahun 2005 telah tercapai divestasi saham 10%.
  5. Tanggal 30 Desember 2005 s.d. 30 Desember 2006 adalah periode kelima, sehingga pada akhir tahun 2006 telah tercapai divestasi saham 12,5%.
  6. Tanggal 30 Desember 2006 s.d. 30 Desember 2007 adalah periode keenam, sehingga pada akhir tahun 2007 telah tercapai divestasi saham 15%.
  7. Tanggal 30 Desember 2007 s.d. 30 Desember 2008 adalah periode ketujuh, sehingga pada akhir tahun 2008 telah tercapai divestasi saham 17,5%.
  8. Tanggal 30 Desember 2008 s.d. 30 Desember 2009 adalah periode kedelapan, sehingga pada akhir tahun 2009 telah tercapai divestasi saham 20%.
  9. Tanggal 30 Desember 2009 s.d. 30 Desember 2010 adalah periode kesembilan, sehingga pada akhir tahun 2010 telah tercapai divestasi saham 22,5%.
  10. Tanggal 30 Desember 2010 s.d. 30 Desember 2011 adalah periode kesepuluh, sehingga pada akhir tahun 2011 telah tercapai divestasi saham 25%.
  11. Tanggal 30 Desember 2011 s.d. 30 Desember 2012 adalah periode kesebelas, sehingga pada akhir tahun 2012 telah tercapai divestasi saham 27.5%.
  12. Tanggal 30 Desember 2012 s.d. 30 Desember 2013 adalah periode keduabelas, sehingga pada akhir tahun 2013 telah tercapai divestasi saham 30%.
  13. Tanggal 30 Desember 2013 s.d. 30 Desember 2014 adalah periode ketigabelas, sehingga pada akhir tahun 2014 telah tercapai divestasi saham 32.5%.

PT FI berpandangan bahwa dengan diterbitkannya PP No. 20 tahun 1994, maka PT FI dalam kewajiban pengalihan saham mengikuti ketentuan dalam PP No. 20 tahun 1994.  Namun sebaliknya, Pemerintah berpendangan bahwa sesuai dengan KK PT FI, maka pada akhir tahun 2011 telah tercapai 45% saham divestasi (terdiri dari Pemerintah 10%, PT Indocopper 10%, dan penawaran kepada Peserta Nasional Indonesia 25%) ditambah dengan penawaran saham melalui Bursa Efek Jakarta dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen).  

Jika PT FI tidak menawarkan saham sebesar 20% (duapuluh persen) melalui Bursa Efek Jakarta, maka keseluruhan jumlah saham yang ditawarkan kepada Peserta Nasional Indonesia harus mencapai 51% (lima puluh satu persen) tahun ke-20 (dua puluh) penandatanganan persetujuan ini (dalam hal ini adalah pada tanggal 30 Desember 2011 harus terlaksana divestasi 51% kepada Peserta Nasional Indonesia).  Jika saham yang ditawarkan tidak terjual pada periode yang telah ditetapkan, maka jumlah saham yang tidak terjual tersebut harus ditambahkan pada periode selanjutnya. 

Namun, pada kenyataannya hingga saat ini PT FI tidak juga melakuna divestasi saham setelah divestasi saham sebesar 9.36% kepada Pemerintah dan 9.36% kepada PT Incocoper Investama. Dengan demikian, PT FI telah melakukan pelanggaran terhadap KK dan Pemerintah hanya diam saja tidak mengajukan keberatan bahkan gugatan kepada arbitrase internasional atas pelanggaran ini. 

3. Pemurnian di Dalam Negeri

Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KK, PTFI harus melakukan pemurnian di dalam negeri sejak 12 Januari 2014. Ketentuan Pasal 170 UU No.4 Tahun 2009 yang mengatur bahwa pemegang KK wajib melakukan pemurnian di dalam negeri selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan. Artinya pada 12 Januari 2014 atau 5 (lima) tahun sejak UU No.4 Tahun 2009 diundangkan, PTFI harus melakukan pemurnian di Indonesia. Ketentuan tersebut final, tafsirannya pun jelas. Pasal ini mengandung filosofi bahwa pengusahaan pertambangan bukan merupakan bisnis jual beli tanah air (komoditas tambang mentah-mentah). Tidak ada lagi ekpor mineral mentah dari bumi Indonesia ke luar negeri, tanpa diolah dan/atau dimurnikan terlebih dahulu. Pengusahaan pertambangan mineral bukanlah bisnis jual beli tanah air (mineral mentah) tapi bisnis mineral yang memiliki nilai tambah bagi bangsa ini sebagai pemilik sesunggunya sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia. 

Pengaturan UU No. 4 Tahun 2009, dioperasionalisasikan dalam PP No. 1 Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2014. Dalam Pasal 112C PP No.1 Tahun 2014 yang mempertegas bahwa sejak 1 Januari 2014 atau 5 (lima) tahun sejak UU No.4 Tahun 2009 berlaku, hanya pemagang KK yang telah melakukan kegiatan pemurnianlah yang dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu. 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, jelas bahwa bagi setiap pemegang KK, termasuk PT Freeport, harus melakukan pemurnian terlebih dahulu di dalam negeri baru dapat melakukan ekspor. Nyatanya, Pemerintah akan menerbitkan MOU yang memberikan izin kepada PT Freeport untuk terus melakukan ekspor. MOU ini jelas bertentangan dengan UU No.4 Tahun 2009 dan PP No.1 Tahun 2014. Secara hukum, MOU ini batal demi hukum. 

Kewibawaan negara semakin dipertaruhkan dalam persoalan rencana perpanjangan izin ekspor oleh Pemerintah kepada PTFI. Jelas, terdapat pelanggaran atas Pasal 170 UU No.4 Tahun 2009 dan PP No.1 Tahun 2014 oleh PT Freeport. Bahkan ‘kemurahan hati’ Pemerintah dengan memberikan waktu 6 (enam) bulan izin ekspor dengan catatan agar Freeport membangun smelter dihianati, padahal Pemerintah telah mencabut larangan ekspor Freeport. Padahal, pembuatan MOU merupakan suatu risiko bagi Pemerintah kerena MOU tersebut jelas-jelas melanggar prinsip lex superior derogat legi inferiori, bahwa peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Selain itu, MOU pun tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pemerintah harus tegas terhadap persoalan ini. Pelanggaran berkali-kali atas peraturan perundang-undangan oleh PT Freeport merupakan bentuk pelecehan terhadap hukum. Pelecahan pula terhadap rakyat (DPR) yang membentuk UU No.4 Tahun 2009 yang menginginkan keadilan atas pengusahaan mineral melalui kegiatan pengelolaan dan/atau pemurnian di Indonesia. Melalui kegiatan pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri maka akan didapat manfaat antara lain peninkatan nilai tambah produk, penyediaan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Bukan sebaliknya, mineral Indonesia dibawah mentah-mentah tanpa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.

Ketegasan Pemerintah Indonesia untuk menjaga kewibawaan negara dan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pertambangan, paling tidak dapat dilakukan melalui: Pertama, Pemerintah harus melarang ekspor mineral/konsentrat yang belum dimurnikan oleh PTFI. Jelas bahwa PTFI telah melanggar ketentuan Pasal 170 UU Minerba, Pasal 112C PP No.1 Tahun 2014, sehingga sebelum PTFI melakukan pemurnian di Indonesia tentunya dengan membangun smelter baik sendiri maupun bekerja sama, maka Pemerintah harus melarang ekspor konsetrat oleh PTFI. Kedua, Pemerintah tidak memperpanjang KK melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Freeport. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada tahun 2021 KK PTFI akan berakhir. Berakhirnya KK tersebut harus menjadi momentum penataan pengusahaan pertambangan Indonesia dengan mengevalusi pengusahaan mineral oleh PTFI dan memungkinkan perusahaan lain, utamanya perusahaan BUMN untuk mengelola bekas wilayah izin usaha Pertambangan PTFI.  

Akhirnya, perlu itikad baik dari PTFI untuk menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah telah memberikan jangka waktu 5 (lima) tahun, yakni dari 2009-2014 agar PTFI melakukan kewajiban pemurnian di dalam negeri melalui pembangunan smelter bahkan diperpanjang lagi dengan MOU. Namun, kemurahan hati Pemerintah tersebut tidak dihiraukan. Pengusahaan pertambangan di Indonesia ini seyogyanya dilakukan dengan saling menguntungkan, tidak hanya menguntungkan perusahaan tambang saja namun merugikan bangsa Indonesia. Pertambangan harus memberikan sebesar-besar kemakmuran untuk rakyat Indonesia.

4. Tambang Bawah Tanah (Underground Mining)

Pengaturan tambang bawah tanah tidak diatur dalam KK, UU No.11 Tahun 1967, dan UU No.4 Tahun 2009. Pengaturan tambang bawah tanah baru diatur dalam Pasak 97 ayat (1c) dan ayat (1d) PP No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga PP No.23 Tahun 2010. Pengaturan tersebut terkait dengan besaran divestasi saham yang harus dilakukan pemegang IUP/IUPK apabila melakukan penambangan bawah tanah.

Namun kenyataannya, PTFI telah melakukan penambangan bawah tanah Freeport yaitu Blok Deep Ore Zone (DOZ). Tambang ini sudah beroperasi sejak tahun 2000 dan mulai berproduksi pada 2001. sejak tahun 2000 dan beroperasi sejak 2001 yang tidak berdasar hukum dan semaunya tanpa regulasi dan perizinan yang diatur dalam UU. Artinya PTFI telah menambang secara underground mining tanpa izin dan ini masuk ke kategori pertambangan tanpa izin (PETI) dan berindikasi pidana.

5. Royalti 1 Persen

PTFI membayar royalti kepada negara hanya 1% (1 persen). Bandingkan dengan Negara di Afrika seperti Zambia yang menerapkan royalty bagi penambangan terbuka sebesar 6% (enam persen) dan dalam waktu dekat akan dinaikkan menjadi 20% (dua puluh persen). Ini memperlihatkan ketidakadilan yang diberikan oleh PTFI yang dibiarkan saja oleh Pemerintah. Padahal sesungguhnya, Indonesialah yang memiliki tambang tersebut, namun Indonesia hanya mendapat 1% royalti. Ini merupakan bentuk perampokan atas sumber daya alam Indonesia oleh PTFI.

6. Transformasi KK Menjadi IUPK

Transformasi KK menjadi IUPK harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada dalam UU No.4 Tahun 2009. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 4 Tahun 2009 bahwa wilayah yang dapat diusahakan dengan IUPK ialah WUPK. Sebelum menjadi WUPK suatu wilayah menjadi WPN terlebih dahulu. Penetapan WPN harus disetujui oleh DPR RI. Artinya sebelum adanya IUPK, maka wilayahnya merupakan WPN yang diubah menjadi WUPK. Selanjutnya, dalam Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa perubahan WPN menjadi WUPK harus mempertimbangkan:

a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri; 

b. sumber devisa negara; 

c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana; 

d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; 

e. daya dukung lingkungan; dan/atau 

f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar. 

Pada kenyataannya, Pemerintah mewacanakan akan memberikan perpanjangan KK PTFI dengan skema IUPK. Padahal pemberian IUPK mengandung konsekuensi yuridis, yaitu wilayahnya harus di-WPN kan terselebih dahulu, kemudian diubah menjadi WUP. Pengusahaan IUPK pun dalam UU No. 4 Tahun 2009 diberikan prioritas kepada BUMN. Dengan pemberian ‘ujug-ujug’ PTFI melalui skema IUPK maka terdapat beberapa pelanggaran yang akan dilakukan oleh Pemerintah.

C. BERBAGAI HAMBATAN DAN TANTANGAN TERHADAP PTFI

1. Hambatan

a. Geopolitik

Melawan PTFI tidak hanya melawan PTFI sebagai entitas perusahaan yang punya banyak kendali atas perekonomian dunia, namun lebih dari itu berarti melawan PTFI sebagai perusahaan suatu negara. Artinya melawan PTFI maka melawan perusahaan dan mewalan negara yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat mempunyai banyak kendali atas berbagai sektor kehidupan berbangsa di Indonesia, sektor perekonomian, militer, politik dalam dan luar negari, yang sangat tergantung dengan Amerika.

Hambatan perlakuan keras terhadap PTFI oleh Indonesia akan menjadi hal yang penting untuk mempertimbangkan perlakuan yang lebih lunak terhadap PTFI.

Namun, tentunya negara ini memiliki kedaulatan sebagaimana yang diajarkan oleh Bung Karno bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menginjak-injak harga diri bangsa ini. Artinya hambatan tersebut dapat diminimalisasi dengan skema pembahasan win-win solution bagi kedua belah pihak.

b. Pertanahan dan Keamanan

Di Papua dan Papua Barat terdapat Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang keberadaannya didukung oleh berbagai anggota parlamen do Amerika Serikat dan Australia. Peranan OPM sangat penting apabila PTFI merasakan eksistensi mereka mulai terganggu di Papua. Baik PTFI maupun otoritas intelijen Amerika Serikat dapat saja memainkan peranan OPM untuk membuat instabilitas Papua sehingga gangguan pertahanan dan keamanan ini akan merusak upaya Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari PTFI dalam hal pengusahaan pertambangan.

c. Ittikad Baik PTFI

Hingga saat ini, PTFI seringkali tidak beritikad baik kepada Pemerintah Indonesia dan selalu meletakkan posisi mereka di atas posisi Pemerintah. Ketidakbaikan ittikad ini bahkan dibiakan oleh Pemerintah dan cenderung membiarkan segala pelanggaran oleh PTFI. Misalnya terkait, kewajiban divestasi, pembangunan smelter, tambang bawah tanah, kepatuhan pengolahan lingkungan hidup yang seringkali dilakukan semaunya oleh PTFI tanpa mempertimbangkan segala aturan hukum yang dibuat oleh Indonesia.

d. Lay Off

Potensi pemberhetian tenaga kerja besar-besaran (lay off) akan terjadi apabila Pemerintah menghentikan operasi produksi PTFI. Terdapat 22.000 tenaga kerja yang bekerja di PTFI. Apabila PTFI dihentikan produksinya, misalnya apabila belum melakukan pemurnian atas seluruh hasil tambangnya di dalam negeri sesuai perintah Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009, maka akan terjadi PHK besar-besaran.

2. Tantangan

a. Ketegasan Pemerintah 

Upaya memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui sumber daya alam pertambangan secara regulasi dilakukan sudah cukup baik di UU No.4 Tahun 2009, misalnya terkait dengan divestasi saham, kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, domestic market obligation, namun dalam praktiknya regulasi yang baik tersbeut tidak diiringi penerapan di lapangan yang baik pula (law in action). Walaupun law in the books sudah baik, namun apabila law in action-nya tidak aplikatif maka hukum akan rusak.

Berbagai pelanggaran hukum oleh Pemerintah dan PTFI harus dievaluasi dan kedepan ketegasan Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang mutlak. Selain itu upaya reformulasi aturan harus sesuai dengan ketentuan organisnya karena terjadi penyimpangan dan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengamankan PTFI, misalnya ketentuan PP No. 24 Tahun 2012 dan PP No.1 Tahun 2014 yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 2009. Sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 bahwa IUPK hanya dpaat diperoleh di suatu wilayah WUPK. Kemudian WUPK ditetapkan setelah ada WPN yang diubah menjadi WUPK. Pemberian izin di WUPK melalui skema IUPK yang mulanya ditawarkan ke BUMN terlebih dahulu baru kemudian ke swasta apabila BUMN tidak berkeinginan untuk mengusahakannya.

Namun, dalam PP 24 Tahun 2010 dan PP No.77 Tahun 2014 aturan dalam UU No.4 Tahun 2009 diubah, yaitu KK yang berakhir dapat dilanjutkan usahanya dengan IUPK. Penyimpangan dan penyelundupan ini tentu dalam rangka mengamankan PTFI yang tahun 2021 KK-nya akan berakhir. Selain itu, bentuk pengamanan lainnya yaitu melalui pemberian MOU izn ekspor konsentrat kepada PTFI selama setahun padahal dalam Pasal 170 UU No.4 Tahun 2009, ekspor konsentrat sudah dilarang.

b. Kesiapan Keuangan Negara

Perlu dana yang sangat besar apabila Indonesia akan mematuhi skema UU No.4 Tahun 2009, misalnya terkait pembelian saham divestasi PTFI yang sangat besar. Apabila hanya mengandalkan APBN tentu tidak akan cukup, namun apabila mengandalan konsosium BUMN maka dimungkinkan pembelian divestasi saham itu terjadi.

C. SOLUSI

Tambang Grasberg, Papua, merupakan kekayaan alam bangsa Indonesia yang semestinya dapat dikelola sendiri oleh Indonesia untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa Indonesia harus mengelola sendiri tambang Grasberg, Papua, yaitu: (1) sebagai tambang emas terbesar di dunia tentu secara ekonomi akan memberikan manfaat penerimaan negara yang besar bagi negara ini apabila dikelola langsung oleh bangsa Indonesia sendiri; (2) selama ini PT Freeport cenderung ‘bandel’ atas kebijakan pemerintah, misalnya mengenai kewajiban pemurnian di dalam negeri dan membangun smelter; (3) besaran royalti yang sulit untuk dinaikkan dari 1% ke 3.75% sebagaimana diatur dalam PP No. 9 tahun 2010 tentang PNBP di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral padahal sebagai pemilik sumber daya alam Indonesia harusnya bangsa Indonesia mendapat royalti tidak hanya 3.75% tetapi puluhan persen; (4) PT Freeport sulit mendivestasikan sahamnya kepada pemerintah dan BUMN sebagaimana perintah UU No. 4 Tahun 2009; (5) kebijakan pemerintah yang berusaha ‘membela’ kepentingan PT Freeport menjadi beban bagi pemerintah sendiri, misalnya mengenai perpanjangan ekspor konsentrat selama enam bulan oleh pemerintah melalui MOU kepada PT Freeport membuat pemernitah harus digugat ke pengadilan karena dianggap melanggar peraturan perundang-undangan; (6) hasil tambang PT Freeport tidak memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia secara maksimal misalnya untuk ketersediaan bahan baku industri dalam negeri.

Berbagai alasan tersebut memperkuat posisi pemerintah untuk mengelola sendiri Komplek tambang Grasberg peninggalan PT Freeport pada 2021 nanti. Adapun skema yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu: pertama, pemerintah membentuk BUMN baru untuk melanjutkan operasi produksi tambang Grasberg. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk BUMN PT Inalum setelah Pemerintah memutus kontrak dan mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium peruhasaan Jepang pada 2013. Kedua, Pemerintah dapat menugaskan konsorsium atau holding BUMN baru yang terdiri atas PT Bukit Asam, PT Nikel, PT Antam, dan beberapa BUMN di bidang perbankan untuk mengelola tambang Grasberg. Ketiga, dengan skema pembelian saham divestasi PT Freeport sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU No.4/2009 bahwa pemegang KK harus mendivestasikan sahamnya kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta nasional. Kepemilikan saham pemerintah PT Freeport harus 51% sesuai denganketentuan dalam  PP No. 1/2014. Melalui saham mayoritas maka akan terjadi peralihan kepemilikan dan peralihan keuntungan dari PT Freeport kepada pemerintah Indonesia. Pilihan ketiga tersebut, bukanlah pilihan yang ideal karena saham divestasi yang akan dibeli oleh pemerintah tentunya memerlukan dana yang sangat besar dan  akan membebani APBN. Sehingga upaya menunggu tahun 2021 ketika berakhirnya KK PT Freeport dan atas KK tersebut tidak diperpanjang dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada BUMN tentunya menjadi pilihan terbaik agar dapat mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secara procedural, perpanjangan KK menjadi IUP yaitu sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) PP No. 23/2010 diatur bahwa KK yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP No.23/2010 mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan. Perpanjangan KK menjadi IUP diberikan oleh Menteri ESDM (Pasal 112B PP No.24 Tahun 2012). Untuk memperoleh IUP, pemegang KK harus mengajukan  permohonan kepada Menteri ESDM paling cepat dalam jangka waktu dua tahun dan paling lambat dalam jangka waktu enam bulan sebelum KK berakhir (Pasal 112B ayat (2) PP No. 24 Tahun 2012). Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewenangan yang kuat untuk tidak memperpanjang KK PTFI dengan IUP. Selanjutnya pada 2018/2019 PT Freeport sudah dapat mengajukan permohonan perpanjangan KK menjadi IUP. Momentum permohonan perpanjangan inilah yang harus dipertegas oleh pemerintah untuk tidak memperpanjang dan mengakhiri KK PT Freeport. 

Saat ini tahun 2016, tahun 2018/2019 saat PTFI oleh peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan perpanjangan KK untuk menjadi IUP telah semakin dekat. Pemerintah harus telah menyiapkan rencana kebijakan sejak saat ini karena apabila pemerintah salah menentukan kebijakan maka akan menjadi warisan penderitaan bagi bangsa dan negara. Perlu juga dihindari upaya-upaya perubahan peraturan perundang-undangan yang sudah baik saat ini untuk kemudian diubah demi menguntungkan PTFI semata. Upaya penyelundupan kepentingan perusahaan dan merugikan kepentingan nasional melalui pengubahan peraturan perundang-undangan sangat berpotensi dilakukan oleh unit pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pembentukan regulasi.  Akhinya, bangsa Indonesia harus bersatu untuk menentukan bahwa tambang Grasberg milik bangsa Indonesia dan harus dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia.

Last modified onTuesday, 30 August 2016 13:34
(0 votes)
Read 1460 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.