Indonesia Darurat Energi: Sebuah Kajian Politik Hukum
Image Credits: financialtribune.com

Indonesia Darurat Energi: Sebuah Kajian Politik Hukum

Energi memiliki peranan yang sangat vital dan strategis dalam pencapaian ¬¬tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan ekonomi suatu negara sangat terpengaruh oleh ketersediaan energi. Bangsa yang maju dan sejahtera dapat diindikasikan dengan adanya penggunaan energi perkapita yang besar. Penggunaan energi yang besar akan terkait pula dengan ketersediaan energi yang besar pula. Dapat dibayangkan bila ketersediaan energi di suatu negara sedikit padahal kebutuhan besar maka akan terjadi kondisi kekurangan energi/krisis energi dan darurat energi. Akibatanya, suplai energi yang handal, baik untuk keperluan masyarakat dan industri akan terganggu.

Kondisi Indonesia?

Kebutuhan energi Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu, sejalan dengan pertumbuhan pembangunan nasional. Disisi lain, pertambahan cadangan/sumber daya energi tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan energi terutama energi fosil yang semakin terbatas jumlahnya. Saat ini Indonesia tidak memiliki stok cadangan penyangga. Cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu. Ketiadaan cadangan penyangga ini sangat berbahaya, stok minyak mentah Indonesia pun hanya cukup untuk persediaan 3-4 hari, sedangkan stock BBM Pertamina hanya mampu melayani untuk industri selama 21 hari.

Menipisnya cadangan energi fosil di Indonesia dan pemakaian energi fosil akan menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan energi. Di sisi lain, pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang dimiliki masih terbatas. Termasuk masalah penggunaan energi yang meningkat dengan pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Ironisnya, selain dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, energi yang dihasilkan juga diekspor ke luar negeri untuk mendapatkan devisa negara.

Konsumsi minyak domestik Indonesia telah tumbuh dari 1,2 juta barel per hari di tahun 2003 menjadi lebih dari 1,5 juta barrel per hari di tahun 2015. Konsumsi ini diproyeksikan akan tumbuh 5 hingga 6 persen per tahun hingga tahun 2030, masa di mana Indonesia diperkirakan perlu mengimpor 75 persen dari kebutuhan minyaknya. Mengingat harga energi yang telah meningkat hampir empat kali lipat dalam 15 tahun terakhir, dalam 15 tahun ke depan Indonesia akan menjadi lebih rentan terhadap guncangan pasokan atau harga energi di masa depan, tentu akan mempengaruhi ketahanan nasional.

Ketersediaan energi untuk permintaan listrik di Indonesia tumbuh dari 90 terawatt-hours (TWh) di tahun 2003 menjadi 190 TWh di tahun 2013. Terbatasnya jumlah pasokan yang tidak dapat mengejar laju permintaan mengakibatkan terjadinya pemadaman. Solusi saat ini masih bergantung pada bahan bakar minyak dimana kurang lebih 13 persen dari listrik Indonesia masih dihasilkan dari bahan bakar minyak. Hanya 1 GW dari potensi geothermal Indonesia yang dikembangkan. Kekurangan sumber daya listrik yang handal dan murah menjadi penghambat bagi pertumbuhan industri dan pembangunan sektor manufaktur di Indonesia untuk terus tumbuh mencapai skala yang sama dengan negara-negara tetangganya. Padahal sesungguhnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya yang besar dalam bentuk tenaga matahari, angin, biomassa, dan biofuel, akan tetapi, semua potensi ini belum dimanfaatkan dengan selayaknya. Salah satu masalahnya ialah infrastruktur energi.

Infrastruktur Kebijakan

Secara konsep, kebijakan mengenai energi nasional dirasa telah lengkap. Dalam RPJMN 2015-2019 bahwa telah direncanakan terwujudnya ketahanan energi melaui peningkatan produksi dan diversifikasi sumber daya energi guna meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam. Bahkan infrastruktur peraturan perundang-undangan terkait energi pun sudah lengkap, antara lain UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi, PP No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi, PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Perpres No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, Perpres No.4 tahun 2016 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Perpres 41 Tahun 2016 tentang Krisis dan Darurat Energi, belum lagi berbagai peraturan menteri, namun seringkali regulasi Indonesia gagal dalam tataran implementasinya. Ia ibarat macan ompong.

Sebagai contoh dalam PP No. 79 Tahun 2014 telah diatur mengenai sasaran kebijakan energi nasional yaitu: (a) tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari satu pada tahun 2025; dan (b) terwujudnya energi mix yang optimal pada tahun 2025. Lalu apakah kebijakan tersebut mulai dimplementasikan? Faktanya, hingga saat ini operasionalisasi dari kebijakan tersebut belum optimal, Indonesia masih menggantungkan diri dengan energi fosil, sedangkan kebijakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, nuklir, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, belum terlihat impelementasinya.

Arah Kebijakan Dan Strategi

Untuk mencapai sasaran pembangunan ketahanan energi, arah kebijakan urgensi saat ini antara lain: (a) meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya; (b) meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (c) meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; (d) meningkatkan aksesibilitas energi; (e) meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; (f) membangun infrastruktur energi.

Perlu langkah berani dan cepat untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, namun tetap rasional. Sebagai contoh langkah berani namun tidak cepat dan tidak rasional yaitu megaproyek power plant 35 ribu MW yang hingga saat ini sangat lambat yaitu baru mencapai kurang dari 10 persen. Bahkan yang telah benar-benar selesai kontruksi sekitar 220 MW oleh PLN dan 3 MW milik swasta., padahal megaproyek ini direncanakan selesai 5 tahun.

Perbaikan sektor energi Indonesia membutuhkan langkah yang berani dan extraordinary, dengan keputusan-keputusan yang sulit dan investasi dalam jumlah yang besar. Diperlukan langkah nyata yang dapat membantu menguatkan kembali sektor energi Indonesia dan mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang. Persoalan pendanaan, pengadaan lahan, infrastruktur energi, tumpang tindih aturan, tata ruang, dan perizinan memang menjadi tantangan. Untuk itu, Pemerintah harus konsisten untuk menjalankan kebijakan enegri yang telah dibuat. Jangan kemudian kebijakan tersebut gagal implementasi (kembali).

Last modified onTuesday, 30 August 2016 13:33
(0 votes)
Read 690 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.