Menalar Sudirman Said Terkait Freeport
Image Credits: katadata.co.id

Menalar Sudirman Said Terkait Freeport

Entah apa yang dipikirkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, atas rencana kebijakan pengusahaan pertambangan mineral oeh PT Freeport di Indonesia. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) nomor 61/SJI/2015 tanggal 9 Oktober 2015 dengan judul “PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia Menyepakati Kelanjutan Operasi Komplek Pertambangan Grasberg Pasca 2012” dalam siaran pers tersebut disampaikan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi PTFI. 

Saat ini, pemerintah sedang mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi termasuk didalamnya revisi peraturan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Langkah ini ditentang oleh sesama menteri di Kabinet Kerja, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya , Rizal Ramli.

Penumpang Gelap Paket Deregulasi

Upaya ‘karpet merah’ bagi PTFI untuk terus mengeruk emas, tembaga, dan komoditas tambang lainnya sudah mulai tampak secara jelas dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Pertama melalui deregulasi peraturan di bidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut terdapat 2 (dua) substansi krusial yang diformulasikan dalam RPP teresbut, yaitu: (1) jangka waktu permohonan perpanjangan perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); dan (2) degradasi pengaturan divestasi saham yang sebelumnya besaran, mekanime, dan para pihak diatur dalam Peraturan Pemerintah disubdelegasikan ke peraturan menteri.

Pertama, terkait permohonan perpanjangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 112B PP No. 77 Tahun 2014 bahwa permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK Operasi Produksi harus diajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum KK/PKP2B berakhir. Ketentuan ini direformulasi dalam RPP Perubahan PP No.77 Tahun 2014 yaitu permohonan dapat diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 112B

  1. Perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2 diberikan oleh Menteri setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi oleh Menteri.
  2. Permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
    a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.
  3. Persyaratan adminstratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a meliputi:
    a. surat permohonan;

Untuk memperoleh IUPK

  1. Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara berakhir.
  2. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1: yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; dan yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan kedua sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.
Last modified onTuesday, 30 August 2016 13:34
(0 votes)
Read 835 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.