Regulasi Simsalabim Untuk PT Freeport

DIMUAT DI MAJALAH TEMPO MARET 2017

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017, dan  Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2017 mengenai pengusahaan mineral, menjadi persoalan hukum baru dalam karut marut penyelenggaraan sektor mineral Indonesia. Karut marut kebijakan pengusahaan mineral ini disebabkan adanya ketidak-konsistenan Pemerintah dan pelaku usaha pertambangan atas implementasi UU Minerba. UU Minerba sengaja dibuat gagal bekerja oleh peraturan-peraturan pelaksanaannya. Khusus untuk PT Freeport Indonesia (PT FI), peraturan di bawah UU Minerba, dibuat slalu untuk mengamankan PT FI, perkara ada perusahaan lain yang menikmati, ini perkara durian runtuh akibat akrobat hukum Pemerintah untuk PT FI.

Substansi yang disimpangi dalam peraturan di bawah UU Minerba ini yaitu, antara lain: (1) diberikannya izin ekspor atas mineral yang belum diolah dan dimurnikan di dalam negeri selama lima tahun ke depan; dan (2) perubahan Kontrak Kerya (KK) mejadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Relaksasi Terlarang

Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 170 UU Minerba telah secara lex scripta (tetulis), lex stricta (tegas), dan lex certa (jelas) mengatur bahwa mineral (ore dan konsentrat) Indonesia tidak boleh lagi dibawah mentah-mentah ke luar negeri tanpa diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Caranya dengan membangun smelter, baik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang di Indonesia, merupakan perubahan paradigma pengusahaan mineral dari mineral sebagai komoditas ekspor menjadi mineral sebagai modal dasar pembangunan. Pengusahaan mineral bukanlah pengusahaan jual beli tanah (dan air) sebagaimana praktik perdagangan sumber daya alam abad ke-17.

UU Minerba pun tidak ujug-ujug membebani kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri kepada perusahaan tambang. UU pun memberi waktu kepada pemegang KK selama lima tahun sejak UU Minerba diundangkan yaitu pada 2014 untuk melakukan kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambangnya di dalam negeri (Pasal 170 UU Minerba) dan pemegang IUPK/IUPK (Pasal 103 UU Minerba) pada saat tahapan operasi produksi. Khusus pemegang IUP/IUPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dan Pasal 79 huruf d UU Minerba bahwa dalam IUP/IUPK Operasi Produksi harus dimuat lokasi pengelolaan dan pemurnian, sehingga bagi Pemegang IUP/IUPK Eksplorasi tidak dapat diberikan IUP Operasi Produksi

apabila tidak memiliki lokasi pengelolaan dan pemurnian. Lokasi pengelolaan dan pemurnian tersebut harus berada di dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Minerba baik dibangun sendiri, maupun bekerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perserorangan yang telah mendapatkan IUP/IUPK. Dengan demikian, IUP/IUPK yang terbit setelah 2009, harus melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri atas mineralnya seketika pemegang izin melakukan tahapan operasi produksi.

Kenyataannya, kewajiban pengolahan dan pemurnian yang sudah sangat baik demi meningkatan nilai tambah, penerimaan negara, mengembangan industri hilir dalam negeri, penyerapan tenaga, dan multiflyer effect lainya, serta mengurangi laju kerusakan lingkungan, ‘dimakar’ oleh Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017. Padahal, waktu yang telah diberikan oleh Pemerintah dengan akrobat regulasi yang membentur UU Minerba, telah delapan tahun agar perusahaan pertambangan baik pemegang KK maupun IUP melakukan kewajiban mengolah dan memurnikan hasil tambangnya di dalam negeri, namun berkali-kali UU Minerba digagalkan berimplementasi oleh Peraturan Menteri ESDM.

IUPK dan Kontrak Karya

Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 dinyatakan bahwa pemegang KK dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama lima tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini setelah melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi. Lalu bagaimana, bila pemegang KK tidak mau mengubah menjadi IUPK, maka perusahaan dilarang ekspor mineralnya. Perubahan KK menjadi IUPK ini juga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemegang KK mineral logam dapat melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi. IUPK Operasi Produksi diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan sisa jangka waktu KK mineral logam dan dapat diperpanjang sebanyak du kali masing-masing selama sepuluh tahun.

Pengaturan dalam Peraturan Menteri ESDM ini pun berpotensi menyimpangi UU Minerba. Pertama, dalam UU Minerba diatur bahwa IUPK merupakan produk akhir dari skema kewilayahan pencadangan negara. Suatu wilayah yang ditetapkan menjadi wilayah pencadangan negara (WPN) harus mendapat persetujuan DPR RI. Setelah disetujui menjadi WPN, apabila ingin diusahakan maka WPN bertransformasi menjadi wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK). WUPK kemudian dipecah menjadi beberapa wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). WIUPK ini ditawarkan ke BUMN untuk diusahakan, apabila BUMN tidak berminat maka ia dilelang kepada perusahaan tambang swasta. Lahirnya IUPK. Artinya tidak dapat KK berubah seketika menjadi IUPK.

Kedua, perubahan KK menjadi IUPK dengan kompensasi izin ekspor mineral pun berpotensi menyimpangi UU Minerba. Pasal 103 mengatur bahwa

pemegang IUPK harus seketika melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri seketika sebagaimaan diatur dalam Pasal 79 huruf d UU Minerba. Tidak ada pemberian batas waktu lagi untuk ekspor ore/konsentrat.

Ketiga, perubahan KK menjadi IUPK berpotensi menjadi pelanggaran hukum Pemerintah atas KK karena dianggap mamaksa PTFI untuk mengubah kontrak menjadi IUPK demi mendapat izin ekspor konsentrat. Walaupun, apabila membaca KK, maka dalam Pasal 10 KK terdapat kewajiban membangun smelter oleh PTFI dengan berbagai syarat, lebih keras dalam Pasal 23 ayat (2) KK disepakati bahwa PTFI setuju untuk merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan sesuai KK dan akan senantiasa menaati semua undang-undang dan peraturan lain dari waktu ke waktu. Ini Pasal pamungkas bagi Pemerintah bila akhirnya memang PT FI menggugat Pemerintah ke arbitrase. Sejatinya, PT FI dapat dianggap melanggar KK yang mereka buat bersama Pemerintah.

Upaya PT FI yang berencana menggugat Pemerintah dan memberikan waktu 120 hari untuk melakukan negosiasi, dapat dilatarbelakangi setidaknya oleh tiga tujuan, yaitu pertama, PT FI ingin menjadikan ancaman gugatan arbitrase ini sebagai upaya menaikan posisi tawar kepada Pemerintah sebagaimana yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) pada tahun 2014. Ketika Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor konsentrat pada tahun 2014, PT NNT mengancam menggugat karena kebijakan tersebut membuat pekerjaan-pekerjaan, hak-hak, serta kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan tidak terlindungi. Akhirnya, Pemerintah pun luluh dengan memberikan izin ekspor konsentrat hingga detik ini.

Kedua, PT FI secara serius mengajukan gugatan arbitrase dalam rangka mendapatkan putusan sela dari majelis hakim arbitrase berupa pemberian izin kepada PT FI untuk tetap dapat melakukan ekspor konsentrat, selain bahwa dalam putusan akhir nantinya, majelis hakim arbitrase diharapkan memutus Pemerintah untuk melakukan pemulihan hak-hak PT FI sesuai KK dan pemenuhan ganti kerugian kerugian PT FI karena kebijakan Pemerintah.

Strategi gugatan ini, menjadi strategi iseng-iseng berhadiah bagi PT FI karena bilapun PT FI kalah maka kebijakan Pemerintah agar PT FI menjadi IUPK untuk mendapatkan izin ekspor, tetap berlaku selama belum dicabut oleh Pemerintah. Artinya, bilapun PT FI kalah, PT FI akan tetap mendapatkan kemewahan IUPK berupa izin ekspor selama lima tahun ke depan serta perpanjangan dua kali sepuluh tahun. Walaupun PT FI harus tunduk pada aturan perpajakan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia (pravailing law) misalnya pembayran bea keluar serta tambahan PNBP sebesar sepuluh persen sebagaimana diatur dalam UU Minerba.

Walaupun demikian, ancaman arbitrase ini sesungguhnya memiliki dampak negatif tersendiri bagi PT FI, yaitu ancaman PT FI memunculkan simpati publik pada Pemerintah. Publik menganggap upaya PT FI yang akan menggugat Pemerintah merupakan upaya yang anti-kepentingan nasional dan bentuk arogansi perusahaan tersebut Pemerintah dan rakyat Indonesia. Publik secara awam memandang bahwa ada ancaman terdapat nasionalisme sehingga PT FI harus dilawan.

Kondisi ini mengakibatkan Pemerintah semakin kuat dan akan dalam posisi sulit apabila mundur atau takut atas ancaman PT FI karena ini akan melawan kehendak publik yang terlanjur terbakar semangat kebangsaannya.

Selain itu, dengan adanya gugatan ini maka operasi tambang PT FI dapat terhenti. Walaupun, PT FI telah mendapatkan IUPK berdasarkan Keputusan Menteri ESDM, namun selama PT FI dalam posisi tetap akan menggugat Pemerintah maka Menteri ESDM dapat saja mencabut pemberian IUPK ini dengan alasan terdapat cacat prosedural atau substansi sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya cacat substansi karena Pemerintah kembali ke pengaturan dalam UU Minerba bahwa ekspor konsentrat dilarang.

Selanjutnya, apabila akhirnya sengketa diselesaikan melalui forum arbitrase maka bilapun menang maka PT FI rentan berlanjut operasinya pasca 2021 ketika KK PT FI berakhir. Pemerintah tentu merasa terluka atas kekalahan ini, kecuali ketika pasca 2019 di saat rezim baru memimpin Pemerintahan, pro atas eksistensi PT FI di Indonesia.

Akhirnya, berbagai regulasi di bawah UU Minerba yang dibuat Pemerintah yang terlihat bodong dan berakrobat liar membentur UU Minerba, demi mengamankan PT FI agar tetap dapat ekspor konsentrat dan mendapat perpanjangan operasi tambang dua kali sepuluh tahun. Ditolak mentah-mentah oleh PT FI dengan ancaman arbitrase. Ini menjadi kemalangan bagi Pemerintah, ketika sudah bersusah payah membuat regulasi yang dianggap publik menyimpang bahkan harus dilaporkan ke lembaga Ombudsman atas dugaan maladministrasi, bahkan Peraturan Menteri-nya pun diuji materiil ke Mahkamah Agung, PT FI malah tidak peduli. PT FI tetap pada maunya sendiri. Ironisnya di Indonesia, sumber daya alamnya menjadi petaka bukanlah sebagai karunia. Miris.

 

Last modified onWednesday, 12 July 2017 21:08
(0 votes)
Read 1435 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.