Empat Opsi Skema Freeport Pasca-2021
http://www.freepik.com

Empat Opsi Skema Freeport Pasca-2021

DIMUAT DI MAJALAH GATRA 24 FEBRUARI 2017

 Demi melanggengkan operasi tambang PT Freeport Indonesia (PTFI), Pemerintah menerbitkan PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat PP No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan. PP ini selanjutnya dioperasionalisasi oleh dua Peraturan Menteri ESDM, yaitu Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 dan Permen No. 6 Tahun 2017. Khusus yang terkait dengan PTFI, kedua Permen ESDM ini mengatur mengenai ketentuan: (1) PTFI dapat mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); dan (2) perubahan KK menjadi IUPK tersebut membuat PTFI dapat mengekspor konsentrat tanpa harus dimurnikan di dalam negeri.

Kedua substansi hukum dalam regulasi di atas jelas dalam rangka mengamankan kepentingan PTFI. Padahal, secara yuridis normatif, PP No. 1 Tahun 2017 dan kedua Permen ESDM ini ‘memakar’ UUD 1945 dan UU Minerba. Bentuk makar ini, yaitu, Pertama, Pasal 103 dan Pasal 170 UU Minerba melarang segala bentuk ekspor mineral mentah (ore/konsentrat) ke luar negeri pasca 2014. Hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VII/2014. Kedua, Perubahan KK menjadi IUPK tidak dapat dilakukan karena dalam UU Minerba diatur bahwa untuk mendapatkan IUPK harus memenuhi dua syarat umum, yaitu syarat kewilayahan dan syarat keadministrasian.

Syarat kewilayahan terkait mengenai ketentuan bahwa untuk mendapatkan IUPK maka prosesnya harus dimulai dari adanya penetapan suatu wilayah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) berdasarkan persetujuan DPR RI, lalu WPN diubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), lalu WUPK menjadi beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yang selanjutnya ditawarkan ke BUMN. Apabila BUMN tidak berminat, kemudian WIUPK dilelang kepada swasta untuk diberikan IUPK.

Selanjutnya, syarat keadministrasian, yaitu untuk mendapat IUPK maka PTFI harus memenuhi syarat teknis, lingkungan, finansial, dan administrasi. Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap secara formil dan memenuhi syarat materiil, PTFI baru mendapatkan IUPK. PTFI tidak dapat sekonyong-konyong mengubah KK-nya menjadi IUPK tanpa memenuhi kedua persyaratan tersebut.


Meninjau Ulang Keberadaan PTFI

Beberapa akrobat hukum yang dilakukan oleh Pemerintah melalui penerbitan PP dan Permen ESDM menunjukan bahwa betapa lemah dan tidak berdayanya negara ini, khususnya Pemerintah atas tekanan dan kemauan PTFI. Padahal, perusahaan ini memiliki tradisi potensi pelanggaran perjanjian (KK) dan UU, misal terkait kewajiban divestasi saham 51 persen, kewajiban pembangunan smelter, kewajiban pembayaran dividen atas 9.36 persen saham Pemerintah, kewajiban penyesuaian KK sesuai pasal-pasal dalam UU Minerba, serta tidak mampunya PTFI membagi secara adil hasil eksplotasi mineralnya kepada bangsa Indonesia dengan besaran royalti yang hanya 1 persen sampai dengan 2014 yang selanjutnya menjadi 3.75 persen sejak 2014. PTFI selalu berlindung dalam tameng pacta sunt servanda KK.

Seyogyanya, sebagai bangsa yang waras, ketika pada tahun 2021, KK PTFI berakhir. Pemerintah dan DPR RI tidak melanjutkan izin operasi tambang PTFI yang telah lebih dari 40 tahun ini dengan mengeksploitasi besar-besaran tanah air Indonesia di Papua. Apalagi, hingga saat ini kompleks tambang Grasberg masih merupakan salah satu penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia dan mengandung cadangan tembaga terbesar di dunia. Grasberg berada di jantung wilayah mineral yang sangat melimpah dan berusia panjang. Keberadaan PTFI melalui KK PTFI yang ditandatangani pada 7 April 1967 dan telah diperbarui pada 30 Desember 1991 menjadi instrumen hukum bagi PTFI untuk melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (sejak 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, secara besar-besaran.

Momentum berakhirnya KK PTFI pada 2021, seharusnya menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengelola sendiri wilayah tambang ex-PTFI ini dengan beberapa skema, misalnya pertama, Pemerintah membentuk BUMN baru untuk melanjutkan operasi produksi tambang ex-PTFI. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk BUMN PT Inalum setelah Pemerintah tidak meneruskan kontrak dan mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium peruhasaan Jepang pada 2013.

Kedua, Pemerintah dapat menugaskan konsorsium atau holding BUMN baru yang terdiri atas PT Bukit Asam, PT Nikel, PT Antam, PT Timah, dan beberapa BUMN di bidang perbankan PT BNI, PT Mandiri, PT BRI untuk membantu pembiayaan kepada BUMN pertambangan dalam mengelola wilayah tambang ex-PTFI. Skema ketiga, yaitu dengan membeli saham divestasi PTFI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU Minerba. Kepemilikan saham pemerintah PTFI harus 51% sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 1/2017. Melalui saham mayoritas maka akan terjadi peralihan kepemilikan dan peralihan keuntungan dari PTFI kepada pemerintah Indonesia.

Namun, pilihan ketiga tersebut, bukanlah pilihan yang ideal karena saham divestasi yang akan dibeli oleh pemerintah tentunya memerlukan dana yang sangat besar dan akan membebani APBN, padahal pasca 2021 dengan tidak memperpajang operasi PTFI, Pemerintah mendapatkan cuma-cuma ex-wilayah PTFI yang bisa dikelola oleh BUMN. Sehingga upaya menunggu tahun 2021 ketika berakhirnya KK PT Freeport dan atas KK tersebut tidak diperpanjang dalam bentuk IUPK serta memberikan IUPK kepada BUMN tentunya menjadi salah satu pilihan terbaik agar dapat mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Skema keempat, Pemerintah dapat memperpanjang operasi PTFI pasca 2021 asal Pemerintah memiliki saham PTFI sebesar 51 persen secara cuma-cuma. Saham cuma-cuma tersebut diperolah dari sumber/cadangan mineral yang akan dioperasi-produksi PTFI sebagai saham Pemerintah. Ingat, seluruh kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara, termasuk mineral yang akan dioperasikan oleh PTFI. Artinya kekayaan alam itu menjadi modal bagi Pemerintah. Skema di atas, dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah. Bukan seperti kondisi saat ini, Pemerintah terkesan terlalu sibuk berakrobasi dengan membongkar dan menabrak berbagai regulasi demi memperpanjang operasi PTFI.

Akhinya, bangsa Indonesia harus mulai menentukan pilihan agar sumber daya alamnya harus mulai dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Bilapun, akhirnya harus dikelola asing maka manfaat maksimal harus diberikan kepada bangsa Indonesia dan kedua pengelolaannya harus dibawah kendali Pemerintah Indonesia, bukan secara arogan perusahaan menjadi ‘tuan’ bagi Pemerintah Indonesia.

 

***

Last modified onWednesday, 12 July 2017 21:06
(0 votes)
Read 1478 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.