Regulasi Simsalabim Untuk PT Freeport

Published in Artikel

DIMUAT DI MAJALAH TEMPO MARET 2017

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017, danĀ  Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2017 mengenai pengusahaan mineral, menjadi persoalan hukum baru dalam karut marut penyelenggaraan sektor mineral Indonesia. Karut marut kebijakan pengusahaan mineral ini disebabkan adanya ketidak-konsistenan Pemerintah dan pelaku usaha pertambangan atas implementasi UU Minerba. UU Minerba sengaja dibuat gagal bekerja oleh peraturan-peraturan pelaksanaannya. Khusus untuk PT Freeport Indonesia (PT FI), peraturan di bawah UU Minerba, dibuat slalu untuk mengamankan PT FI, perkara ada perusahaan lain yang menikmati, ini perkara durian runtuh akibat akrobat hukum Pemerintah untuk PT FI.

Substansi yang disimpangi dalam peraturan di bawah UU Minerba ini yaitu, antara lain: (1) diberikannya izin ekspor atas mineral yang belum diolah dan dimurnikan di dalam negeri selama lima tahun ke depan; dan (2) perubahan Kontrak Kerya (KK) mejadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Read more...
Subscribe to this RSS feed