DIMUAT DI MAJALAH GATRA 24 FEBRUARI 2017

 Demi melanggengkan operasi tambang PT Freeport Indonesia (PTFI), Pemerintah menerbitkan PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat PP No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan. PP ini selanjutnya dioperasionalisasi oleh dua Peraturan Menteri ESDM, yaitu Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 dan Permen No. 6 Tahun 2017. Khusus yang terkait dengan PTFI, kedua Permen ESDM ini mengatur mengenai ketentuan: (1) PTFI dapat mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); dan (2) perubahan KK menjadi IUPK tersebut membuat PTFI dapat mengekspor konsentrat tanpa harus dimurnikan di dalam negeri.

Kedua substansi hukum dalam regulasi di atas jelas dalam rangka mengamankan kepentingan PTFI. Padahal, secara yuridis normatif, PP No. 1 Tahun 2017 dan kedua Permen ESDM ini ‘memakar’ UUD 1945 dan UU Minerba. Bentuk makar ini, yaitu, Pertama, Pasal 103 dan Pasal 170 UU Minerba melarang segala bentuk ekspor mineral mentah (ore/konsentrat) ke luar negeri pasca 2014. Hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VII/2014. Kedua, Perubahan KK menjadi IUPK tidak dapat dilakukan karena dalam UU Minerba diatur bahwa untuk mendapatkan IUPK harus memenuhi dua syarat umum, yaitu syarat kewilayahan dan syarat keadministrasian.

Syarat kewilayahan terkait mengenai ketentuan bahwa untuk mendapatkan IUPK maka prosesnya harus dimulai dari adanya penetapan suatu wilayah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) berdasarkan persetujuan DPR RI, lalu WPN diubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), lalu WUPK menjadi beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yang selanjutnya ditawarkan ke BUMN. Apabila BUMN tidak berminat, kemudian WIUPK dilelang kepada swasta untuk diberikan IUPK.

Selanjutnya, syarat keadministrasian, yaitu untuk mendapat IUPK maka PTFI harus memenuhi syarat teknis, lingkungan, finansial, dan administrasi. Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap secara formil dan memenuhi syarat materiil, PTFI baru mendapatkan IUPK. PTFI tidak dapat sekonyong-konyong mengubah KK-nya menjadi IUPK tanpa memenuhi kedua persyaratan tersebut.

DIMUAT DI MAJALAH TEMPO MARET 2017

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017, dan  Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2017 mengenai pengusahaan mineral, menjadi persoalan hukum baru dalam karut marut penyelenggaraan sektor mineral Indonesia. Karut marut kebijakan pengusahaan mineral ini disebabkan adanya ketidak-konsistenan Pemerintah dan pelaku usaha pertambangan atas implementasi UU Minerba. UU Minerba sengaja dibuat gagal bekerja oleh peraturan-peraturan pelaksanaannya. Khusus untuk PT Freeport Indonesia (PT FI), peraturan di bawah UU Minerba, dibuat slalu untuk mengamankan PT FI, perkara ada perusahaan lain yang menikmati, ini perkara durian runtuh akibat akrobat hukum Pemerintah untuk PT FI.

Substansi yang disimpangi dalam peraturan di bawah UU Minerba ini yaitu, antara lain: (1) diberikannya izin ekspor atas mineral yang belum diolah dan dimurnikan di dalam negeri selama lima tahun ke depan; dan (2) perubahan Kontrak Kerya (KK) mejadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah akan menerbitkan izin rekomendasi ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) dengan persyaratan bahwa PT FI harus menyetorkan dana USD530 juta sebagai jaminan kesungguhan akan membangun smelter untuk mengolah dan/atau memurnikan hasil tambang PT FI di Indonesia. Permasalahan izin ekspor ini diberlakukannya sejak Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa sejak 12 Januari 2014, PT FI harus memurnikan di dalam negeri seluruh hasil tambangnya di dalam negeri.

Jakarta, Aktual.com — Ulah PT Freeport Indonesia selama ini selalu membohongi pemerintah Indonesia. Janji untuk melakukan hilirisasi hasil tambangnya pun banyak omong kosongnya, hanya janji-janji saja layaknya kenakalan anak remaja.

Terkait dengan pencabutan izin ekspor konsentrat dari Freeport, mestinya pemerintah juga mengawasinya. Jangan sampai setelah dilakukan pelarangan, Freeport masih melanggar seperti yang dilakukan selama ini.