Artikel

Menggagas Otonomi Khusus Batam

BJ Habibie, Presiden ketiga Indonesia dan mantan Ketua Otorita Batam, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa pengembangan Batam pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi pesaing negara Singapura. Wong Poh Kom dan Ng Kwan Kee dari National University of Singapore menyatakan pula bahwa, Habibie memperkenalkan ‘teori balon’ dalam pengembangan Batam pada tahun 1970-an. Melalui teori itu, Habibie bersintesis bahwa Singapura seperti balon yang terisi dengan udara. Jika balon udara pertama (Singapura) telah penuh maka ia akan mencari balon kedua (Batam), karena apabila balon pertama tetap dipaksa untuk diisi maka balon pertama akan meledak.

Read more...

Ekspor Mineral Mentah dan Pelecahan Undang-undang

Agar hasil tambang mineral Indonesia tidak diangkut mentah-mentah ke luar negeri oleh perusahaan tambang, perlu dibangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri. Pelaksanaan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

Read more...

Menebak Nasib PERPPU Penyelamatan MK

Dalam rangka menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar (UUD), akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari Hakim Konstitusi, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013.

Read more...

Quo Vadis Renegosiasi Kontrak Pertambangan

Sudah lebih dari empat tahun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) memerintahkan agar renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilaksanakan, namun hingga saat ini renegosiasi tersebut belum tercapai bahkan prosesnya pun terlihat masih berlarut-larut.

Read more...

Renegotiation Of Work Contract And Work Agreement Of Coal Mining Undertaking In Indonesia: Legal Aspect Of Renegotiation Vs Pacta Sunt Servanda Principle

Abstract


Article 169 letter b of Act Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining regulates that the stipulation mentioned in work contract (KK) and coal mining undertaking work agreement (PKP2B) shall be adjusted 1 (one) year at the latest since this Act is promulgated except concerning state revenue. Instruction for adjustment of KK/PKP2B article is not automatically can be implemented in view of there is opinion differences between the Government and mining company as the party to implement KK/PKP2B. Mining company is of the opinion that KK/PKP2B has pacta sunt servanda principle that must be recognized by the parties that has to be respected.

Read more...

Karut Marut Persoalan Divestasi Saham Usaha Pertambangan Di Indonesia

Akhir-akhir ini, persoalan divestasi saham usaha pertambangan asing menjadi persoalan hangat kembali setelah munculnya ‘perebutan’ pembelian saham antara pemerintah pusat (Menteri Keuangan) dengan pemerintah daerah Sumbawa Barat. Masih hangat di ingatan kita, ketika persoalan sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) mengenai kewajiban divestasi saham yang belum juga dilakukan oleh PT NNT hingga tahun 2008 padahal pada Kontrak Karya (Contract of Work Between The Government of The Republic of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara tanggal 2 Desember 1986) diperjanjikan bahwa PT NNT harus mendivestasikan sahamnya kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Read more...
Subscribe to this RSS feed