Artikel

PT Freeport Indonesia dan Kompleksitas Permasalahannya

A. SEJARAH PENAMBANGAN PT FREEPORT DI INDONESIA

Sejarah panjang PT Freeport (PTFI) di Indonesia dan adanya potensi tambang di Papua, sesungguhnya dimulai sejak tahun 1936, Jean Jacques Dozy menemukan cadangan Ertsberg atau disebut gunung bijih, lalu data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Setelah sekian lama bertemulah seorang Jan Van Gruisen – Managing Director perusahaan Oost Maatchappij, yang mengeksploitasi batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengggara dengan kawan lamanya Forbes Wilson, seorang kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang operasi utamanya ketika itu adalah menambang belerang di bawah dasar laut. Kemudian Van Gruisen berhasil meyakinkan Wilson untuk mendanai ekspedisi ke gunung bijih serta mengambil contoh bebatuan dan menganalisanya serta melakukan penilaian.

Read more...

Divestasi Saham PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam pengusahaan pertambangan mineral di Papua, Indonesia, selalu ingin untung sendiri. Operasi produksi pun dilakukan dengan pola ‘semaunya’ sendiri dan tidak ada ittikad baik untuk mematuhi hukum Indonesia secara konsisten dan konsekuen. Berbagai manuver untung sendiri dilakukan oleh PTFI, mulai dari royalti hanya 1% (satu persen) selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang kemudian dinaikkan menjadi 3.75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) pada tahun 2014 karena adanya aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan temuan KPK terkait potensi kerugian negara, manuver katidakmauan PTFI melakukan pemurnian di dalam negeri (membangun smelter) sesuai dengan perintah Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, keinginan PTFI untuk melanjutkan pengusahaan mineral pasca 2021 melalui skema Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jauh sebelum KK berakhir dan mendorong deregulasi aturan yang tidak sesuai dengan skema usaha PTFI, serta manuver divestasi saham PTFI yang hingga kini tidak jelas pelaksanaannya.

Read more...

Akuisisi Terlarang Saham PT Newmont Nusa Tenggara?

PT Medco Energy Internasional (PT Medco) melakukan aksi korporasi bombastis pada medio 2016 ini dengan mengakuisisi saham PT Amman Mineral Internasional (AMI) yang mengendalikan 82,2% saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) senilai US$2,6 miliar atau setara sekitar Rp.33,8 triliun. Aksi ini menjadi salah satu aksi korporasi terbesar di sektor pengusahaan pertambangan pada tahun 2016. PT AMI yang sahamnya dibeli oleh PT Medco sebelumnya telah melakukan pembelian saham Newmont Nusa Tenggara dari Newmont Mining Corporation, Sumitomo Corporation, PT Multi Daerah Bersaing, dan PT Indonesia Masbaga. Aksi korporasi PT Medco terhadap PT NNT melalui perantara PT AMI dapat menjadi persoalan dalam aspek hukum pertambangan mineral dan batubara dan dapat menjadi aksi akuisisi terlarang dalam rezim hukum pertambangan mineral dan batubara.

Read more...

Ilusi Kesulitan Keuangan Pt Freeport Indonesia

Jumat, 5 Februari 2016, PT Freeport Indonesia (PTFI) menyampaikan surat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Minaral mengenai permasalahan kesulitan keuangan PT FI. Surat PT FI tersebut menindaklanjuti permintaan Pemerintah agar PT FI membayar USD 530 juta sebagai jaminan pembangunan smelter hingga hingga saat ini belum diselesaikan oleh PTFI. Kewajiban pembangunan smelter ini merupakan buntut panjang dari ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mengatur bahwa setelah 5 (lima) tahun UU Minerba diundangkan maka seluruh pemegang Kontrak Karya wajib melakukan pemurnian di dalam negeri atas hasil tambangnya. Ketentuan tersebut dipergetas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014. PTFI termasuk pihak yang dikenai kewajiban ini.

Read more...

RUU Lembaga Kepresidenan

Pembentukan lembaga-lembaga yang berada langsung di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang bertugas membantu secara teknis dan administrasi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam praktiknya disesuaikan dengan selera masing-masing Presiden dan wapres yang berkuasa.

Read more...

Peraturan Kebal Hukum Bagi Pejabat Pemerintah

Beberapa saat yang lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah sedang menyusun peraturan kebal hukum bagi pejabat pemerintahan. Hadirnya rencana pengaturan tersebut untuk mempertegas jaminan pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur dan menjadi jaminan bagi para pejabat dan kepala daerah dari kasus hukum dalam melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur. Frasa “kebal hukum” terdengat memang terlalu keras, namus ‘kebal hukum” dapat lebih tepat bila diubah dengan “antikriminalisasi”. Lalu, bagaimanakah urgensi rencana belieid tersebut?

Read more...
Subscribe to this RSS feed