Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H

Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H

Website URL:

Hak Diskresi Ahok

Published in Artikel

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi saksi dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta pada 25 Juli 2016 atas terdakwa Ariesman, Presiden Direktur Agung Podomoro Land, yang didakwa atas pemberian uang Rp 2 miliar kepada mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Dalam kesaksiannya, setidaknya terdapat dua poin besar yang disampaikan Ahok di PN Tipikor yaitu: (1) bahwa pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta didasari oleh Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Pengembangan Pantai Utara Jakarta; dan (2) Ahok melakukan diskresi untuk menentukan angka kontribusi tambahan sebesar 15% kepada para pengembang dalam pengerjaan proyek reklamasi.

Read more...

Gaduh Status Kewarganegaraan Menteri ESDM

Published in Artikel

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar (AT) dipastikan mengantongi paspor Amerika Serikat (AS) yang otomatis berstatus kewarganegaraan AS. Demikian yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Senin, 15 Agustus 2016. Kepastian status kewearganegaraan ini menjadikan kegaduhan baru yang terjadi setelah ditetapkannya AT sebagai Menteri ESDM. Kegaduhan pertama yaitu terkait diberikan izin ekspor konsentrat mineral kepada PT Freeport yang sesungguhnya pemberian izin ini bertentangan dengan Pasal 170 UU Minerba yang melarang ekspor mineral yang belum diolah dan/atau dimurnikan di dalam negeri. Kedua, isu kewarganegaraan asing Menteri AT.

Read more...

PT Freeport Indonesia dan Kompleksitas Permasalahannya

Published in Artikel

A. SEJARAH PENAMBANGAN PT FREEPORT DI INDONESIA

Sejarah panjang PT Freeport (PTFI) di Indonesia dan adanya potensi tambang di Papua, sesungguhnya dimulai sejak tahun 1936, Jean Jacques Dozy menemukan cadangan Ertsberg atau disebut gunung bijih, lalu data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Setelah sekian lama bertemulah seorang Jan Van Gruisen – Managing Director perusahaan Oost Maatchappij, yang mengeksploitasi batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengggara dengan kawan lamanya Forbes Wilson, seorang kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang operasi utamanya ketika itu adalah menambang belerang di bawah dasar laut. Kemudian Van Gruisen berhasil meyakinkan Wilson untuk mendanai ekspedisi ke gunung bijih serta mengambil contoh bebatuan dan menganalisanya serta melakukan penilaian.

Read more...

Divestasi Saham PT Freeport Indonesia

Published in Artikel

PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam pengusahaan pertambangan mineral di Papua, Indonesia, selalu ingin untung sendiri. Operasi produksi pun dilakukan dengan pola ‘semaunya’ sendiri dan tidak ada ittikad baik untuk mematuhi hukum Indonesia secara konsisten dan konsekuen. Berbagai manuver untung sendiri dilakukan oleh PTFI, mulai dari royalti hanya 1% (satu persen) selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang kemudian dinaikkan menjadi 3.75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) pada tahun 2014 karena adanya aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan temuan KPK terkait potensi kerugian negara, manuver katidakmauan PTFI melakukan pemurnian di dalam negeri (membangun smelter) sesuai dengan perintah Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, keinginan PTFI untuk melanjutkan pengusahaan mineral pasca 2021 melalui skema Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jauh sebelum KK berakhir dan mendorong deregulasi aturan yang tidak sesuai dengan skema usaha PTFI, serta manuver divestasi saham PTFI yang hingga kini tidak jelas pelaksanaannya.

Read more...
Subscribe to this RSS feed